CILEGON– Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon, meminta Fraksi PPP DPRD Cilegon untuk menyorot kinerja dan pengelolaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sahruji, secara tegas memerintahkan Fraksi PPP di DPRD Cilegon untuk fokus mempertanyakan efektivitas dan tata kelola keuangan PT PCM.
“Saya memerintahkan kepada Fraksi PPP menyoroti tentang BUMD PT PCM, deviden yang diserahkan kepada kas daerah tidak berbanding lurus dengan penyertaan modal yang diberikan,” kata Sahruji, Minggu (27/4/2025).
Ia menegaskan, dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, Fraksi PPP yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) harus lebih dalam mengkaji posisi dan pertanggungjawaban PT PCM.
Dengan tegas PPP ingin ada perubahan di tubuh PCM dan menghapus praktek nepotisme golongan sehingga perlu ada audit SDM dan hubungan kekerabatan.
“Kepada anggota fraksi yang ikut pembahasan untuk mendalami mempertanyakan, tentang PT PCM. PT PCM ini direksi-direksi nya orang mana, kompetensi apa, sampai staf-staf nya orang mana alamatnya,” ujarnya, seraya menolak dominasi satu kelompok dalam tubuh perusahaan daerah tersebut.
Lebih jauh, ia menyoroti soal penyertaan modal sebesar Rp98,6 miliar untuk pembangunan pelabuhan, yang dinilai perlu dikritisi secara mendalam.
“Berkaitan dengan modal 98,6 Milyar sebagai modal untuk membangun pelabuhan, harus juga dipertanyakan untuk apa?” katanya.
Sahruji membandingkan perolehan deviden PT PCM dengan potensi bunga deposito, mempertanyakan nilai manfaat yang dihasilkan dari penggunaan modal yang begitu besar.
