Berita  

Ketua DPRD Cilegon Soroti Minimnya Komunikasi Pemkot Terkait Pergantian Sekwan

CILEGON – Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan menyoroti minimnya komunikasi dari Pemerintah Kota Cilegon terkait rotasi dan mutasi pejabat, khususnya pergantian Sekretaris DPRD (Sekwan).

Hal tersebut disampaikan Rizki diakhir rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu (1/7/2026).

Rizki mengaku pihaknya baru mengetahui informasi mengenai pergantian Sekretaris DPRD dari informasi yang beredar, bukan melalui penyampaian atau komunikasi resmi dari pihak eksekutif.

“Ada informasi bahwa ada rotasi mutasi di Sekretariat DPRD. Artinya, kami baru mengetahui informasi yang beredar pada hari ini, bukan berdasarkan komunikasi yang resmi antara eksekutif dan legislatif,” katanya.

Menurutnya, selama ini setiap akan dilakukan mutasi terhadap pejabat yang bertugas di lingkungan DPRD, biasanya terdapat penyampaian terlebih dahulu kepada pimpinan DPRD sebagai bentuk koordinasi antarlembaga.

Ia menjelaskan, Sekretaris DPRD memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD, sehingga pergantian pejabat tersebut membutuhkan persiapan agar agenda kedewanan tetap berjalan dengan baik.

“Biasanya sebelum mutasi ada penyampaian terlebih dahulu kepada pimpinan DPRD, karena kami juga harus melakukan persiapan berkaitan dengan agenda-agenda kedewanan. Sekretaris DPRD memiliki fungsi strategis dalam mendukung tupoksi anggota DPRD. Kalau langsung terjadi pergantian, kami menjadi bingung dalam menyusun agenda yang harus disesuaikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Rizki menegaskan DPRD menghormati kewenangan Wali Kota dalam melakukan rotasi dan mutasi jabatan. Namun, menurutnya, dalam tata kelola pemerintahan yang baik tetap diperlukan etika pemerintahan melalui komunikasi dan koordinasi antarlembaga.

“Kami menghormati hak prerogatif Wali Kota. Namun, dalam tata kelola pemerintahan sebaiknya tetap ada etika pemerintahan dalam menjalankan kewenangan agar akselerasi pemerintahan berjalan lebih baik,” katanya.