SERANG– Raihan Wajar Tanpa Pengecualian ke-10 kali berturut-turut untuk Pemprov Banten tidak membuat DPRD tenang.
Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, menyebut predikat itu kosong makna jika temuan BPK yang sama terus berulang dan tak ada sanksi tegas.
“Kami mengapresiasi karena Provinsi Banten kembali meraih opini WTP untuk ke-10 kali berturut-turut. Tapi temuan BPK tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi merugikan masyarakat maupun keuangan daerah,” kata Yeremia, Senin (25/5/2026).
Yeremia menyoroti dua hal yang paling janggal, soal pekerjaan terlambat tidak dikenai denda, dan kualitas proyek tidak sesuai kontrak tetap dibiarkan lolos.
“Hal tersebut sangat disayangkan karena berpotensi merugikan masyarakat maupun keuangan daerah. OPD terkait seolah membiarkan uang rakyat dikerjakan asal-asalan,” ujarnya.
Yang lebih memalukan, temuan berulang kembali muncul, terutama di pengelolaan rumah sakit daerah. Bagi Yeremia, ini bukti pengawasan internal Pemprov Banten belum berjalan optimal.
“Kami menyayangkan persoalan itu masih terjadi. Ini indikasi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan internal dan pelaksanaan program di lingkungan Pemprov Banten,” tegasnya.